Lematang.id, Lahat – Pemerintah Kabupaten Lahat tahun 2026 ini terpaksa alami efisiensi anggaran sekitar Rp 700 miliar, diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini ditransfer Pemerintah Pusat.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Dimana, sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak, dilakukan peninjauan ulang, tanpa mengganggu pelayanan dasar ke masyarakat.
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi mengatakan, pemangkasan hingga Rp 700 miliar itu, sebenarnya cukup buat sakit hati Pemkab Lahat. Namun, Pemkab Lahat tetap akan mendukung apa yang jadi instruksi Pemerintah Pusat, karena hasil dari efesiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
“Efisiensi ini merupakan instruksi pemerintah pusat dan wajib kita tindak lanjuti. Prinsipnya, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” kata Bursah Zarnubi, Rabu (25/2/2026).
Bursah menjelaskan, pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat ini bagian dari strategi penataan ulang belanja daerah, agar lebih efektif dan tepat sasaran. Digunakan untuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur strategis.
“Program yang menyentuh kepentingan masyarakat, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat diimbau untuk memahami langkah strategis tersebut, sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” jelasnya. (seno)
