Lematang.id, Lahat – Belum genap dua bulan menjabat, Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi, sudah menerima respon negatif dari warga Lahat. Rabu (17/1/2023), ratusan masa yang mengatasnamakan Rakyat Lahat Menggugat, menggelar aksi demo di Halaman Pemkab Lahat. Dalam orasi yang disampaikan, masa juga meminta, Mendagri bisa menonaktifkan Pj Bupati Lahat.
Buntut tuntutan keras masa ini rupanya gara-gara pelantikan ratusan Penjabat Sementara (Pjs) kades di Kabupaten Lahat, yang dinilai masa tidak sesuai prosedur. Pelantikan Pjs kades dituding syarat dengan muatan politik, hingga pelantikan Pjs Kades diduga tanpa adanya rekomendasi dari BPD dan camat.
“Kami minta Mendagri agar menonaktifkan Pj Bupati Lahat,” tegas Fauzi Anwar, Penanggungjawab Aksi di hadapan ratusan massa aksi dan aparat kepolisian, TNI Ad dan PoL PP yang mengamankan jalannya aksi demo, Rabu (17/1/2024).
Fauzi membeberkan, persoalan pelantikan Pjs Kades banyak kejanggalan yang pihaknya temukan. Diantaranya, ada warga ber KTP dan berdomisili di Kabupaten Lahat, tiba tiba dilantik menjadi Pjs Kades di wilayah Kecamatan Kikim. Ada juga guru dan bidan. Tak hanya itu, ada juga Pjs Kades dilantik domisili di Kecamatan Merapi, namun menjadi Pjs Kades di Kikim, padahal jarak antara kecamatan Merapi dan Kikim sangat jauh, hal itu bisa berpengaruh kepada kinerja Pjs Kades dan layanan bagi masyarakat.
“Sebelum pelantikan otak atik sosok Pjs Kades sudah terjadi. Di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim awalnya sudah ada penunjukan. Bahkan sosok yang ditunjuk tersebut sudah mempersiapkan seragam, kendaraan dan mengajak keluarga dan warga saat akan pelantikan. Tapi saat pelantikan, nama orang lain yang keluar,” bebernya, disambut riuh ratusan massa.
Menurut Fauzi, pengusulan nama Pjs Kades sudah berlangsung lama, namun kenapa tiba tiba ditangan Pj Bupati Lahat banyak nama-nama yang diusulkan tidak dilantik. Meski merupakan kewenangan Pj Bupati Lahat, Fauzi menduga pelantikan Pjs kades sarat muatan politik. Tak hanya itu, ia juga menuding ada yang menunggangi Pj Bupati Lahat.
“Jika Pj Bupati Lahat ada agenda lain, selain mengabdi dan membangun Lahat, kami minta mundur saja,” ujar Fauzi.
Sementara, masa yang awalnya ingin bertemu langsung dengan Pj Bupati Lahat, harus rela kecewa. Pasalnya, Pj Bupati Lahat, tidak bisa menemui masa, lantaran ada kegiatan lain. Perwakilan masa sendiri hanya bertemu dengan Sekda Lahat, Candra, di Oproom Pemkab Lahat. Sayangnya, Sekda Lahat sendiri tidak bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan masa.
Candra sendiri hanya menjanjikan, jika dirinya akan menyampaikan tuntutan masa ke Pj Bupati Lahat. Tak hanya itu, Candra juga menjanjikan akan mempertemukan warga dan Pj Bupati Lahat dalam sepekan ini.
“Semua akan saya sampaikan apa yang menjadi tuntutan ke Pj Bupati Lahat. Saya mohon diberi waktu agar bisa mempertemukan kawan kawan dengan Pj Bupati Lahat. Saat ini saya mohon, saya pinta nyawa, agar masa lebih dahulu membubarkan diri,” sampai Candra.
Sebelumnya, sebanyak 43 kepala desa di Kabupaten Lahat dilantik menjadi Pjs. Dilantiknya para Pjs yang berasal dari ASN ini, lantaran Pilkades 2023 ditunda, pasalnya pelaksanaan Pilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lahat kemungkinan besar akan ditunda hingga tahun 2025.
Disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Lahat, hingga saat ini belum melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa, yang membutuhkan waktu lama sebelum hari pelaksanaan pemilihan. Hal itu juga mengacu pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.
Kepala DPMDes Lahat, Darul Efendi melalui Kabid Administrasi Pemerintahan, Fiji Hadroni SIP MSi mengatakan, Pilkades resmi ditunda, sehingga jabatan kepala desa defenitif yang telah habis periode digantikan dengan Pjs.
“Ya ada 43 Pjs Kades, telah dilakukan pelantikan,” katanya singkat. (Heru)
