Lematang.id, Lahat – Harga jual beras yang saat ini kian meroket, tembus diharga Rp 17 ribu perkilogram, buat masyarakat di Kabupaten Lahat jadi kesulitan. Terutama, masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Wajar saja, jika bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap II yang dikucurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), saat ini tengah ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Lahat.
Namun berkaca dari penyaluran CBP tahap I, masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mala tidak mendapatkan bantuan CBP ini. Pasalnya, data yang digunakan Bappeda Lahat untuk penyaluran bantuan CBP ini, masih menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Exstrem (P3KE) lama, sebanyak 32.536 KPM. Karena, Bappeda Lahat selaku tuan rumah data, belum mengantongi data P3KE real yang terbaru. Imbasnya penyaluran bantuan CBP berpotensi tidak tepat sasaran, dan rencana percepatan penghapusan kemiskinan exstrem jadi tidak berjalan.
Sesuai petunjuk teknis soal penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota se Indonesia, harus memiliki data P3KE terbaru. Karena pada halaman ke 29-30, ada lampiran yang berisi surat pertanggung jawaban mutlak untuk pengganti KPM berdasarkan data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.
“Iya acuannya data P3KE. Jadi sesuai saat rapat kemaren, instruksi dari pusat mekanismenya Bapanas menggunakan data P3KE yang bersumber dari Kemenko PMK,” terang Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra, melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Yoga Ferdiansyah, Selasa (27/2/2024).
Pada rapat rencana penyaluran bantuan CBP, yang dipimpin Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, dimoderatori Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra, Selasa (23/1/2024) lalu, hal yang dibahas seputar data apa yang dipakai, untuk penyaluran bantuan CBP. Saat itu, Bappeda Lahat mengakui tidak mengantongi data P3KE terbaru. Dalihnya, karena camat, lurah dan kades, sulit menyerahkan data yang dipinta.
“Data P3KE Kabupaten Lahat, baru ada 11 kecamatan, namun saat ini dalam proses validasi di tingkat desa dan kelurahan. Jika 24 kecamatan selesai validasi, data akan didistribusikan ke provinsi, provinsi ke Kemenko PMK. Setelah itu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah,” terangnya.
Sebelumnya, saat rapat pada bulan Januari lalu, Camat Pagar Gunung, Elsye Hartuti SSTP menyebut, untuk pendataan P3KE sebenarnya sudah lama, tapi pada kenyataannya sering tidak digunakan, hal ini lah yang buat kades bosan lakukan pendataan dan verifikasi. Padahal mungkin kondisi masyarakat sudah berubah. Mungkin ada yang meninggal dunia, atau ada yang derajatnya sudah meningkat.
“Pendataan sudah sering dilakukan, sudah diverifikasi tapi ternyata munculnya data lama lagi. Alasan ini yang buat masyarakat jadi bosan jika berhubungan dengan pendataan,” sampainya.
Disisi lain, Wawan, warga Kota Lahat mengatakan, Bappeda Lahat selaku muara seluruh data di Kabupaten Lahat, seharusnya sejak awal sudah mengantongi seluruh data, tak terkecuali data P3KE. Sehingga setiap program kepala daerah yang berhubungan dengan masyarakat, bisa tersampaikan tepat sasaran. Tanpa harus menggunakan data asal-asalan, karena terdesak oleh suatu program kerja.
“Sebenarnya bukan alasan camat, kades, lurah tak mau beri data. Sudah jadi tugasnya Bappeda Lahat untuk menyakinkan kepala wilayah di tingkat bawah, bahwa data yang dipinta akan jadi data terbaru agar bantuan tepat sasaran,” kata Wawan. (heru)
