Lematang.id, Lahat – Pemerintah Kabupaten Lahat melaksanakan Rakor Kabupaten Layak Anak tahun 20224 acara tersebut dilaksanakan di ops room Pemkab Lahat,28/3/2024, yang dihadiri oleh Pj Bupati Lahat, Unsur Forkopimda, Sekda, Kepala OPD.
Anak adalah harapan bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ini berarti bahwa masa depan bangsa ada ditangan anak-anak saat ini. Karena itu, Negara wajib menyiapkan dan menyediakan sarana untuk mewujudkan cita-cita anak-anak yang akan menerima estafet kepemimpinan negeri ini. Untuk itu, pemerintah bertekad mewujudkan Indonesia sebagai negara yang layak bagi anak. Tekad itu diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program, diantaranya Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program-program ini menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia, agar dapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena sifatnya, maka tubuh-kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi anak dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.
Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Penjabat Bupati Lahat menekankan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Lahat untuk terus berkomitmen dan tingkatkan sinergitas dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan terhadap anak. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lahat Tahun 2024,
“Karena proses penting pembangunan KLA adalah dengan komitmen dan sinergitas dari seluruh stakeholder sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan terhadap anak,” ujarnya.
Farid mengatakan, rakor ini merupakan langkah awal menyinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya pembangunan, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia, khususnya Kabupaten Lahat, dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ucapnya.
Selanjutnya, Farid meminta kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lahat untuk memantau dan mengevaluasi terkait rencana aksi daerah dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Karena menurutnya, anak adalah modal investasi pembangunan di masa yang akan datang, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menjaganya agar tumbuh menjadi individu yang berkualitas.
“Saya minta kepada seluruh perangkat Daerah dan stakeholder terkait untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan demi melaksanakan kebijakan program dan kegiatan guna menjamin hak dan perlindungan anak,” pungkasnya. (Seno)
