Lematang.id, Lahat – Meski sudah ada contoh kegagalan mutasi pegawai yang terjadi di Pemkab Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, nampaknya tak jadi halangan bagi Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi untuk tetap merampungkan barisannya, dengan berencana menggelar Asesment dan Job Fit bagi pejabat eselon II jajaran Pemkab Lahat.
Padahal, selain rentan akan pelanggaran dalam melakukan mutasi saat ini, ternyata Pemkab Lahat di APBD Induk 2024 ini, juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan Assessment dan Job Fit pegawai.
Sekda Lahat, Chandra SH saat diwawancara usai melakukan rapat tindak lanjut hasil kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat, Kamis (18/4/2024) mengatakan, Asesment dan Job Fit merupakan hal lumrah yang dilaksanakan, sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja pejabat dan pelayanan kepada masyarakat.
“Soal rencana Asesment dan Job Fit saat sedang berproses. Hari ini masih lakukan kajian dan telaah naskah akademik terkait Asesment dan Job Fit pimpinan tinggi pratama Pemkab Lahat. Kapan pelaksanaanya belum bisa dipastikan,” ujarnya.
Chandra tak menapik jika saat ini tidak anggaran, untuk melaksanakan hal tersebut. Namun saat ini Pemkab Lahat sedang mengupayakan anggaran itu. Ditanya soal kekhawatiran tidak akan disetujui Kemendagri, Chandra menyebut, pihaknya akan melakukanya jika tidak melanggar dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.
“Sejauh ini sudah ada respon dari Kemendagri untuk menggelar Asesment dan Job Fit. Tahapan sudah dilakukan, izin sudah disampaikan ke Kemendagri, persetujuan teknis (pertek) sudah direspon,” sampainya.
Sementara, PJ Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP, MSi rencana Asesment dan Job Fit tidak lepas untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, efektif dan efesien dalam bekerja bagi para ASN. Menurutnya, saat ini kinerja ASN dituntut cepat dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Dikatakan Farid, Asesment dan Job Fit sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, rencana Asesment dan Job Fit yang akan digelar tidak akan menabrak aturan.
“Tentu aturan dan izin Kemendagri akan jadi landasan kita dalam melakukan Asesment dan Job Fit. Ya tentu kita akan belajar juga dari Musi Rawas kenapa meraka gak disetujui oleh Kemendagri saat melakukan rotasi pejabat,” ucapnya.
Sementara, isu rotasi Pejabat Pratama di lingkungan Pemkab Lahat, saat ini canter dikalangan pegawai. Tak sedikit yang mengkaitkannya dengan Politik lantaran Pilkada Lahat, akan digelar November mendatang.
“Ya isu isu mau ada mutasi. Sebaiknya tidak dilakukan karena tidak lama lagi mau Pilkada sebab mutasi bisa memanaskan suhu apalagi dikalangan ASN. Kita berharap ASN bisa dinetralkan jangan ditarik sana sini, ” kata HN, yang minta namanya tak disebut. (cocom)
